PEKANBARU, RADARSUMBAR.COM – Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Sumatera Barat melakukan studi tiru ke DPD KPPI Riau pada Jumat (19/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Ketua DPRD Riau, Jalan Sisingamangaraja, Kota Pekanbaru.
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan kapasitas organisasi, mempererat silaturahmi, serta berbagi pengalaman dan strategi dalam mendorong peningkatan peran perempuan di dunia politik.
Rombongan DPD KPPI Sumbar dipimpin Ketua Armiati dan dihadiri Sekretaris Nurhaida, Ketua Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Yenni S. Tanjung, serta sejumlah ketua bidang, yakni Tien Karmila, Nelvi Nizar, dan Defni Anita.
Para pengurus KPPI Sumbar tersebut berasal dari enam partai politik, yaitu Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kedatangan rombongan disambut Ketua DPD KPPI Riau, Mila Fitria. Dalam pertemuan itu, kedua organisasi berdiskusi mengenai berbagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan penguatan kelembagaan KPPI di daerah.
Ketua DPD KPPI Sumbar, Armiati, mengatakan terdapat sejumlah pelajaran penting yang diperoleh dari studi tiru tersebut. Selain mempererat hubungan antarpengurus KPPI, pihaknya juga mendapatkan banyak pengalaman terkait perjuangan mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam politik.
Menurutnya, KPPI Riau dinilai lebih berhasil dalam mendorong keterpilihan perempuan di lembaga legislatif dibandingkan Sumbar.
“Keberhasilan tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi KPPI Sumbar untuk terus meningkatkan peran serta keterwakilan perempuan dalam politik,” katanya.
Armiati juga menyoroti dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap KPPI. Menurutnya, KPPI Riau mendapat fasilitas kantor di lingkungan DPRD Provinsi beserta sarana pendukung lainnya.
“Sementara di Sumbar, kami sudah berupaya menjalin komunikasi dan bersilaturahmi dengan pihak terkait, namun hingga saat ini belum memperoleh dukungan sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.
Selain itu, KPPI Sumbar turut mengapresiasi penataan sektor UMKM kuliner di Kota Pekanbaru yang mayoritas pelakunya merupakan perempuan. Menurut Armiati, pola penataan tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengelola kawasan kuliner yang tertib, nyaman, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam kesempatan itu, Armiati juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Padang. Menurutnya, perjuangan para PKL bukan sekadar mempertahankan lapak dagangan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga mereka.
“Banyak PKL yang menggantungkan seluruh pendapatan rumah tangga dari aktivitas berdagang di ruang publik. Ketika penertiban atau penggusuran dilakukan tanpa solusi relokasi yang memadai, dampaknya bukan hanya hilangnya tempat usaha, tetapi juga meningkatnya kerentanan ekonomi dan sosial masyarakat kecil,” tuturnya. (rdr)
