JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya ancaman krisis global yang mencakup pangan, energi, dan air yang perlu diantisipasi oleh setiap negara.
Menurut Presiden, ketiga sektor tersebut merupakan faktor mendasar penentu keselamatan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.
“Saya telah meyakini bahwa hal-hal pokok yang menentukan keselamatan bangsa adalah pangan, energi, dan air. Ini juga telah dibenarkan oleh PBB dalam SDGs yang sejak beberapa tahun lalu memproyeksikan potensi krisis global di tiga sektor tersebut,” kata Prabowo dalam taklimat rapat kerja pemerintah Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Presiden menyebutkan pandangan tersebut telah lama diperjuangkan dan dituangkan dalam berbagai pemikirannya, termasuk melalui buku-buku yang menekankan pentingnya ketahanan pangan, energi, dan air.
Terkait kondisi nasional, Prabowo menilai Indonesia relatif tidak mengalami persoalan mendasar dalam ketersediaan air. Bahkan, Indonesia disebut memiliki kelebihan air, meski di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur, masih menghadapi keterbatasan akses.
“Di beberapa wilayah Indonesia timur masih ada kesulitan air, tetapi sebenarnya sumber air tersedia. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola dan menjaganya,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan air lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, termasuk kerusakan hutan yang dapat memicu kekeringan.
“Hutan ditebang, pohon di gunung berkurang, sehingga air tidak dapat ditahan dan terjadi kekeringan. Ini persoalan yang sebenarnya bisa kita atasi,” kata Prabowo.
Presiden juga menyinggung adanya negara-negara yang kaya sumber daya energi, namun justru mengalami krisis air.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon I kementerian dan lembaga, untuk memberikan arahan langsung.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, mengatakan pengarahan itu bertujuan menyamakan pemahaman seluruh jajaran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Presiden ingin memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan dan menghadapi situasi strategis,” ujarnya. (rdr/ant)
