JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto agar setiap pemerintah daerah memiliki gudang logistik dan stok bantuan yang siap digunakan ketika terjadi bencana.
Usulan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipimpin Presiden Prabowo di posko pengungsian di Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Rabu.
Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Suharyanto mengatakan ketersediaan logistik di daerah menjadi salah satu persoalan dalam penanganan awal bencana gempa.
Menurut dia, gudang logistik BPBD di sejumlah daerah masih kosong sehingga pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan awal kepada masyarakat terdampak.
“Ketika terjadi bencana kemarin, daerah ini tidak bisa berbuat karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong,” kata Suharyanto.
Ia mengatakan bantuan kemasyarakatan Presiden serta tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan pemerintah kabupaten di NTT sangat membantu penanganan dampak bencana.
Namun, untuk menghadapi bencana di masa mendatang, Suharyanto mengusulkan agar setiap pemerintah kabupaten/kota memiliki stok logistik yang dapat langsung digunakan saat terjadi keadaan darurat.
Menurut dia, BNPB sebagai lembaga pemerintah pusat dapat bergerak untuk memperkuat penanganan bencana. Namun, BNPB membutuhkan waktu untuk mendatangkan dan mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak.
“BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD,” ujarnya.
Suharyanto menjelaskan pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan bantuan dasar kepada masyarakat pada fase awal bencana sebelum bantuan dari BNPB tiba.
Bantuan tersebut antara lain berupa makanan, selimut, tenda, dan matras.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah provinsi memiliki gudang logistik sendiri. Hal serupa juga perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota sehingga bantuan awal dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
“Ketika ada apa-apa di saat awal, itu sudah bisa memberikan bantuan,” katanya.
Menurut Suharyanto, kebutuhan anggaran untuk menyiapkan stok tersebut tidak harus besar. Ia mencontohkan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti sembako, selimut, tenda, dan matras.
“Begitu ada apa-apa masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan mencatat dan mempertimbangkannya untuk diterapkan secara nasional.
“Baik, saya kira itu saran yang baik. Nanti kita catat,” kata Prabowo.
Presiden mengatakan pemerintah pusat dapat membantu setiap provinsi agar memiliki gudang logistik dan persiapan makanan untuk menghadapi bencana. Hal serupa juga akan didorong di tingkat kabupaten.
“Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menilai pemerintah daerah semestinya memiliki cadangan logistik untuk menghadapi kondisi darurat.
Namun, apabila langkah tersebut belum berjalan optimal, pemerintah pusat akan membantu mewujudkannya.
“Seharusnya, sebetulnya juga memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kita lakukan itu,” kata Prabowo. (rdr/ant)
