JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan atau sembako telah berjalan di 153 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.
“Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH dan BPNT atau sembako telah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi,” kata Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran bansos PKH dan sembako.
Ia mengatakan digitalisasi tersebut memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat kurang mampu untuk mengakses bantuan sosial.
Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan harus mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk biaya perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang.
“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu cukup lama. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” katanya.
Prabowo menegaskan masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.
“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” ujarnya.
Digitalisasi, lanjut Prabowo, akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial, tetapi juga bantuan pemerintah dan subsidi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda pro-kesejahteraan rakyat yang terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung sebagai gambaran dampak program perlindungan sosial.
Salah satunya Susanah dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp700 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” kata Prabowo.
Selain itu, hadir Margarelitha Rohi, penerima bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, perempuan berusia 38 tahun tersebut masih berdagang sekaligus merawat bibinya yang berusia 80 tahun.
“Bantuan sosial Atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan dukungan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan.
“Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” kata Prabowo. (rdr/ant)
