BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi berkomitmen melakukan pengawasan terkait bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Hariyadi menegaskan dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri ini, nanti akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja), yang melibatkan dinas dan instansi terkait.
“Pokja ini melibatkan stakeholder dari Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Polresta Bukittinggi, Kodim 0304/Agam, Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta media,” terangnya, Selasa (20/8).
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan pengawasan ditindaklanjuti melalui sosialisasi terkait netralitas bersama BKPSDM, dengan mengundang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat struktural lainnya.
“Isi sosialisasinya tentang bagaimana ASN ini bersikap netral dalam pilkada, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” katanya.
