JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan penguatan delapan fungsi keluarga dapat menjadi benteng dalam mencegah kekerasan seksual.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan pembangunan keluarga menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi melemahkan ketahanan keluarga, termasuk penyalahgunaan teknologi.
“Contohnya pelecehan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi yang bersumber dari penggunaan telepon genggam. Jika dibiarkan dan dianggap normal, hal seperti ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Ia menekankan pentingnya kembali mengampanyekan delapan fungsi keluarga sebagai upaya membangun keluarga yang terencana, sehat, dan berkualitas.
Delapan fungsi tersebut meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.
Menurut Wihaji, penguatan fungsi keluarga tidak hanya membutuhkan pendekatan rasional, tetapi juga pendekatan emosional atau dari hati.
Kemendukbangga/BKKBN juga mendorong percepatan layanan terkait delapan fungsi keluarga melalui peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Wahyuniati, menyebut penguatan tersebut dilakukan melalui program Gerakan Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat menuju Indonesia Tangguh melalui Pendekatan 8 Fungsi Keluarga (Gempita Lentera Keluarga).
Program ini mencakup kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi berbasis siklus kehidupan, termasuk aspek kesehatan, pengasuhan, serta relasi setara dalam keluarga.
Selain itu, program juga meliputi pelatihan kader sebagai agen perubahan, pendampingan keluarga sasaran, serta penguatan lingkungan sosial.
“Strateginya antara lain melalui perubahan perilaku bertahap, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, partisipatif sesuai budaya lokal, serta kolaborasi lintas sektor,” kata Wahyuniati. (rdr/ant)
