JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan pengembangan ekosistem halal Indonesia merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan halal sebagai kekuatan ekonomi bersama di tingkat global.
Pernyataan itu disampaikan Haikal saat membuka D-8 Halal Expo Indonesia (D-8 HEI) 2026 di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Haikal mengajak negara-negara anggota D-8 memperkuat kolaborasi membangun ekosistem halal global melalui standar yang semakin terintegrasi, saling diakui, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Menurut dia, industri halal tidak dapat dibangun secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama antarnegara, konektivitas, dan kesamaan visi.
“Salah satu mimpi besar saya adalah ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal. Beliau membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan setidaknya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar,” ujar Haikal.
Ia mengatakan keberadaan BPJPH merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.
Menurut Haikal, visi Presiden Prabowo diterjemahkan BPJPH melalui semangat “Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia”.
Melalui visi tersebut, Indonesia tidak hanya berfokus memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di dalam negeri, tetapi juga berperan aktif membangun jejaring ekonomi halal internasional.
“Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan ‘Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia’,” katanya.
Haikal menambahkan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh negara peserta D-8 membangun kesamaan visi dalam pengembangan standar halal internasional.
“Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengatakan penyelenggaraan D-8 Halal Expo Indonesia 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan kekuatan ekonomi nasional dengan dunia Islam.
“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal,” kata Anis.
Sekretaris Jenderal D-8 turut mengapresiasi inisiatif Indonesia yang dinilai dapat menjadi katalis dalam memperluas investasi dan memperkuat riset industri halal global.
Selama lima hari penyelenggaraan, D-8 HEI 2026 menghadirkan pameran dagang, business matching, dan diskusi panel D-8 HEI Talks.
Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub mengatakan forum tersebut dirancang untuk mendorong lahirnya kerja sama bisnis yang konkret.
“Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret,” ujarnya.
Penyelenggaraan D-8 HEI 2026 merupakan tindak lanjut atas komitmen Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 ke-11 di Kairo, Mesir, pada 19 Desember 2024. Saat itu, Presiden menekankan pentingnya membangun rantai nilai halal melalui penguatan jejaring ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia.
D-8 didirikan pada 1997 dan kini beranggotakan sembilan negara, yakni Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.
Forum tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar dengan total populasi sekitar 1,3 miliar jiwa atau sekitar 16 persen populasi dunia, serta nilai produk domestik bruto (PDB) gabungan mencapai sekitar 5,1 triliun dolar AS. (rdr)
