JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kabar yang menyebut dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masuk ke wilayah Malaysia tidak benar.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), Tito menjelaskan bahwa isu yang berkembang di masyarakat seolah-olah Indonesia kehilangan dua desa tersebut tidak sesuai dengan fakta.
“Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu,” kata Tito.
Menurut Tito, dua desa tersebut tetap berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persoalan yang terjadi hanya menyangkut penyesuaian batas pada sebagian lahan di Pulau Sebatik, bukan perpindahan status desa.
Ia menjelaskan, sengketa batas di Pulau Sebatik merupakan persoalan lama yang berakar sejak masa kolonial antara Belanda dan Inggris. Namun, penyelesaiannya terus dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai Kepala BNPP, Tito mengatakan sekitar 127,3 hektare lahan di Pulau Sebatik masuk ke wilayah Malaysia sebagai bagian dari penyesuaian batas. Namun, Indonesia memperoleh kompensasi wilayah yang jauh lebih luas, yakni sekitar 5.700 hektare.
“Kita sebetulnya diuntungkan. Yang dimaksud itu adalah 127 hektare itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare masuk ke dalam sisi Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Tito menilai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masih perlu diperkuat untuk menjaga kedaulatan di kawasan perbatasan.
Ia menyebut saat ini pemerintah telah membangun 15 PLBN. Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik perbatasan yang membutuhkan pembangunan fasilitas serupa, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, termasuk yang berbatasan dengan Sarawak. Di Kalimantan Utara juga masih ada beberapa titik yang perlu dibangun PLBN,” kata Tito. (rdr/ant)
