PADANG, RADARSUMBAR.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Indonesia lebih baik dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik.
“Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global. Global itu capaiannya 18 persen dan Asia Pasifik juga 18 persen,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Kota Padang, Senin.
Pungkas mengatakan capaian SDGs Indonesia saat ini telah mencapai 62 persen. Sebanyak 13 indikator menunjukkan kemajuan, sementara 24 persen indikator masih berada pada kategori merah dan memerlukan perhatian.
Berdasarkan capaian tersebut, Indonesia kini menempati peringkat ke-77 dari 167 negara dalam pelaksanaan SDGs atau naik 25 peringkat dibandingkan posisi pada 2019.
Ia menjelaskan sejumlah indikator yang mendorong peningkatan capaian SDGs Indonesia, antara lain akses listrik yang semakin baik, layanan energi, sektor ekosistem laut, serta penguatan kemitraan yang mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan.
Meski demikian, Pungkas menegaskan bahwa tujuan pertama SDGs, yakni penghapusan kemiskinan, masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Selain itu, persoalan ketahanan pangan, tengkes (stunting), hingga praktik perdagangan orang juga masih menjadi pekerjaan rumah.
Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah tantangan pelaksanaan SDGs di Provinsi Sumatera Barat dan Pulau Sumatera. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian meliputi kemiskinan, tengkes, angka kematian ibu dan bayi, akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi, serta perlindungan terhadap perempuan.
“Di pilar ekonomi, tenaga kerja informal, pengangguran, ketimpangan wilayah dan pembiayaan juga menjadi perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, pada sektor lingkungan, para pemangku kepentingan masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti akses terhadap air minum yang aman, penyediaan hunian layak, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), emisi gas rumah kaca, serta risiko bencana. (rdr/ant)
