JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi langkah penting untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari usai meninjau pelaksanaan Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7).
“Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil,” kata Qodari, dikutip dari keterangan resmi, Rabu.
Menurut Qodari, besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus didukung sistem yang mampu menjamin penyaluran bantuan secara akurat kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Ia menjelaskan, digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola penyaluran bansos melalui pemanfaatan teknologi serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Selama ini, kata dia, penyaluran bansos masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti adanya warga yang tidak memenuhi syarat tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum masuk dalam basis data penerima.
Karena itu, digitalisasi diharapkan mampu memastikan proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dilakukan secara objektif berdasarkan data yang valid.
“Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insya Allah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar,” ujarnya.
Hingga 28 Juli 2026, capaian pendataan di Kota Surabaya telah mencapai 99,82 persen atau 999.885 dari total 1.001.688 kepala keluarga (KK), menjadikannya daerah dengan tingkat pendataan tertinggi dalam program tersebut.
Qodari mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh perangkat terkait yang dinilai mampu mempercepat proses pendataan.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, ditemukan sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Sebaliknya, terdapat sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata, padahal berhak menerima bantuan.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK yang selama ini seharusnya mendapat bansos, tetapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” kata Qodari.
Ia meyakini sistem digital tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus memastikan anggaran perlindungan sosial benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. (rdr/ant)
