JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan pendanaan pemerintah untuk penanganan dampak fenomena El Nino masih memadai. Pemerintah kini fokus memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan mendesak.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh mengatakan pembahasan mengenai langkah penanganan El Nino, termasuk skema pendanaannya, telah dilakukan dalam rapat terbatas pemerintah.
“Pendanaan pemerintah sementara ini masih memadai. Tinggal bagaimana memastikan rencana penggunaannya tepat sesuai kebutuhan yang mendesak untuk penanganan El Nino. Ini sudah dirapatkan di rapat terbatas,” ujar Leonardo usai Dialog Nasional Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Selain mengoptimalkan anggaran pemerintah, Bappenas juga mendorong diversifikasi sumber pembiayaan untuk memperkuat mitigasi dampak El Nino. Pendanaan tersebut dapat berasal dari pembiayaan domestik, climate finance, pooling fund kebencanaan, Adaptation Fund, Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), hingga berbagai instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
Leonardo menjelaskan tidak ada skema pembiayaan iklim yang secara khusus dialokasikan untuk El Nino karena fenomena tersebut bersifat siklikal.
Menurut dia, pembiayaan iklim selama ini lebih diarahkan untuk mendukung berbagai program adaptasi perubahan iklim yang telah dirancang pemerintah, termasuk melalui National Adaptation Plan (NAP) dan Biodiversity Strategy and Action Plan (BSAP).
“Pendanaan lebih banyak dikembangkan ke arah hulu untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan. Jika program tersebut berkontribusi pada kemampuan menghadapi El Nino, tentu menjadi hal yang penting,” katanya.
NAP merupakan dokumen perencanaan strategis yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengurangi risiko perubahan iklim dalam jangka menengah maupun panjang.
Sementara itu, BSAP menjadi pedoman nasional dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. (rdr/ant)
