JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa proses pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat harus bebas dari korupsi dan manipulasi. Hal ini dilakukan guna memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin berjalan transparan serta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, atau hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” ujar Saifullah Yusuf di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan seluruh anggaran pembangunan Sekolah Rakyat telah direncanakan melalui mekanisme pengadaan terbuka dan proses lelang resmi pemerintah.
Menurutnya, hasil pengadaan berpotensi lebih rendah dari nilai perencanaan awal karena dilakukan melalui sistem lelang terbuka.
“Nanti akan ada proses lelang, meski saya tidak terlalu mendalami detail teknisnya,” katanya.
Ia memastikan Kementerian Sosial telah mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak melakukan penyimpangan.
Gus Ipul menegaskan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial siap melaporkan langsung jika menemukan indikasi kecurangan dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, atau kongkalikong, saya dan Pak Wamen berkomitmen menjadi pihak pertama yang melaporkan,” tegasnya.
Ia menambahkan pengawasan ketat diperlukan karena program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Selain menyediakan pendidikan gratis berasrama, pemerintah juga memberdayakan keluarga siswa melalui bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.
“Mereka akan menerima bansos, serta didorong menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Lebih lanjut, keluarga siswa juga akan mendapatkan dukungan program rumah tidak layak huni, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pelatihan ekonomi produktif agar mampu mandiri secara ekonomi. (rdr/ant)
