JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai dampak geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan di daerah, serta meningkatkan pemantauan langsung di lapangan.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Ia mengapresiasi capaian inflasi nasional pada April 2026 yang tercatat masih terkendali di angka 2,42 persen secara tahunan (year on year).
“Kita masih bersyukur inflasi year on year berada di angka 2,42 persen pada April. Namun Mei ini kita harus mengamati perkembangan, terutama dampak kenaikan harga minyak dan kurs mata uang,” ujar Tito.
Menurutnya, kondisi inflasi Indonesia saat ini masih relatif stabil dibandingkan sejumlah negara lain yang mengalami tekanan inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi global.
“Ada negara yang inflasinya sampai 612 persen. Sementara kita masih 2,42 persen, artinya inflasi kita terkendali,” katanya.
Tito menjelaskan, berdasarkan data pemerintah, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi, sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil dan menjadi penyeimbang inflasi.
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama di wilayah dengan inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh.
Menurutnya, salah satu fokus utama yang harus segera ditangani adalah distribusi pangan, khususnya komoditas cabai merah yang masih memicu kenaikan harga di beberapa daerah.
“Sekali lagi kita harus mengamati dampak kenaikan harga barang dan jasa di daerah, terutama akibat kenaikan harga minyak global dan fluktuasi kurs mata uang,” ujarnya. (rdr)
