PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menekankan bahwa elektronifikasi dan realisasi non-tunai dalam pengelolaan pemerintahan adalah sebuah kemestian.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (21/3/2024) siang.
“Modernisasi dapat kami pahami sebagai peningkatan. Maka peningkatan demi peningkatan dalam pengelolaan pemerintah, itu bukan saja dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang, melainkan juga tuntunan dalam agama yang dapat bernilai ibadah,” katanya.
TP2DD, kata Gubernur, merupakan salah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan realisasi non-tunai dalam penyelenggaraan pemerintah, yang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.
“Patut dipahami, bahwa salah satu tuntutan kemajuan adalah transparansi atau keterbukaan. Pemprov Sumbar Alhamdulillah saat ini sudah 100 persen non-tunai. Namun beberapa pemerintah kabupaten dan kota masih rendah realisasi non-tunainya. Masalah dominannya adalah sarana-prasarana. Kami sudah surati Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station (BTS),” katanya.