PADANGPANJANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Allex Saputra, menekankan pentingnya keakuratan data sebagai dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.
Menurut dia, data yang valid berbasis by name by address akan memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Allex saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan pada 2026.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci, karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjangkau masyarakat dari kelompok desil satu hingga desil lima agar lebih banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah program nyata yang langsung menyentuh masyarakat, bukan bantuan yang bersifat terus-menerus tanpa solusi jangka panjang,” katanya.
Rakor TKPK yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu, diikuti seluruh unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Sebagai Ketua TKPK, Allex menegaskan forum tersebut harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Padang Panjang, Putra Dewangga, mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari program strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, data kesejahteraan sosial di Padang Panjang hingga April 2026 tercatat sebanyak 63.686 individu. Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan data akurat agar penyaluran program bantuan berjalan efektif.
Melalui rakor tersebut, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang dapat berjalan lebih optimal melalui kolaborasi lintas sektor dan program yang tepat sasaran. (rdr/ant)
